TAPAKTUAN (Waspada.id): Hukuman 200 purnama penjara ternyata bukan penutup dari konsekuensi aturan Nan harus ditanggung SK (56), seorang Bapak Usul Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Nan terbukti memperkosa anak kandungnya sendirian.
sekarang, Pria tersebut juga kehilangan seluruh kekuasaannya sebagai orang Uzur setelah Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan mengabulkan permohonan pencabutan hak pengasuhan Nan diajukan Jaksa Pengacara bangsa (JPN) Kejaksaan Negeri Aceh Selatan.
Putusan itu berperan tapak aturan hasilkan menjaga anak korban Tak lagi berada di bawah kontrol Bapak Nan telah mengerjakan kekerasan seksual terhadap dirinya.
Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, Rozano Yudistira, S.H., M.H., melalui Pelaksana Harian (Plh.) Kasi Intelijen, Muhammad Ridho, S.H., M.H., berbisik permohonan tersebut dikabulkan bagian dalam persidangan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan pada Kamis, (5/11).
“tapak aturan ini dijalankan demi memberikan perlindungan penuh kepada anak korban sekaligus menjaga kepentingan nomor satu distribusi Masa Ambang dan keselamatan anak,” ujar Muhammad Ridho kepada Waspada.id di Tapaktuan, Sabtu (14/11).
Melalui penetapan perkara Nomor 85/Pdt.P/2026/MS.Ttn, hakim Said Nurul Hadi memutuskan mencabut seluruh kontrol SK sebagai Bapak terhadap anak perempuannya Nan berinisial I.
Hak pengasuhan anak Nan berasal dari Gampong Pinto Rimba, Kecamatan Trumon Timur, tersebut lalu diserahkan sepenuhnya kepada Bunda kandung korban berinisial S.
lebih sebelumnya, SK telah dinyatakan bersalah bagian dalam perkara pemerkosaan terhadap anak kandungnya sendirian. Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan menjatuhkan hukuman penjara selama 200 purnama atau setara 16 tahun 8 purnama.
Vonis tersebut tertuang bagian dalam Putusan Nomor 17/JN/2025/MS.Ttn Nan telah berkekuatan aturan tetap.
Namun, menurut Kejari Aceh Selatan, hukuman pidana saja Tak pas hasilkan menjamin perlindungan anak korban. dikarenakan itu, Jaksa Pengacara bangsa menempuh tapak aturan lanjutan melalui permohonan pembebasan kontrol orang Uzur.
bagian dalam pertimbangannya, hakim merujuk pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan juncto Pasal 319a Kitab Undang-Undang aturan Perdata.
Pertimbangan aturan tersebut juga diperkuat berdua kaidah fikih bagian dalam kitab Al-Asybah wa an-Nazha’ir fi al-Furu’, Nan menegaskan bahwa mencegah kerusakan harus kelebihan diutamakan daripada meraih kemaslahatan.
Hakim turut mempertimbangkan prinsip maqasid syariah, khususnya hifdz nafs, Merupakan kewajiban memelihara keselamatan jiwa Orang, termasuk menjaga kondisi mental dan psikologis anak dari ancaman Nan meraih membahayakan kehidupannya.
“hasilkan memelihara dan mencegah terjadinya perbuatan Nan mengancam keselamatan jiwa maupun mental anak, maka mencabut kontrol termohon sebagai orang Uzur merupakan tindakan preventif nomor satu,” ungkapan Muhammad Ridho mengutip pertimbangan hakim. (id85)
