Jakarta -
Komisi III DPR RI mendesak Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mengusut tuntas dugaan pemerkosaan Nan menyeret Bupati Kupang Yosef Lede. Polisi juga diminta segera menahan Yosef Kalau terdeteksi data permulaan Nan pas.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan Tak boleh Eksis kompromi internal penanganan kasus dugaan kekerasan seksual tersebut. Beliau menginginkan polisi mengusut perkara tak memakai pandang bulu, meski terlapor merupakan seorang kepala wilayah.
“Kami di Komisi III DPR RI membuntuti berbarengan perhatian dan keprihatinan Nan mendalam atas pemberitaan dugaan tindak pidana pemerkosaan Nan menyertakan Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT),” ucapan Habiburokhman internal keterangannya, Sabtu (14/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Habiburokhman menginginkan Kapolda NTT beserta jajarannya proaktif mengatasi laporan tersebut. Beliau menegaskan pentingnya alur aturan Melangkah tak memakai campur tangan maupun perlakuan Spesifik terhadap terlapor.
“Kami menginginkan kepada Kapolda NTT beserta jajaran ciptakan bertindak proaktif internal mengusut tuntas kasus ini tak memakai Eksis keraguan terbatas pun. Jangan Eksis ruang kompromi sebar pelaku kejahatan kekerasan seksual,” ucapnya.
Beliau juga mendesak polisi segera mengerjakan penahanan apabila penyidik telah menemukan data permulaan Nan pas. Menurutnya, jejak tersebut diperlukan ciptakan menjamin kelancaran alur aturan.
“Kalau internal alur penyidikan terdeteksi data permulaan Nan pas, kami mendesak agar Nan bersangkutan segera ditahan sesuai berbarengan ketentuan aturan Nan Beraksi, demi kelancaran alur aturan dan mencegah hal-hal Nan Tak diinginkan,” imbuh Habiburokhman.
Minta Pelaku Dihukum beban
Habiburokhman lalu mendorong agar terlapor dijatuhi hukuman beban apabila terbukti bersalah di pengadilan. Beliau menginginkan penegakan aturan mengacu pada peraturan perundang-undangan Nan Beraksi, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
“Apabila kelak terbukti bersalah di pengadilan, kami mendesak agar pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan undang-undang Nan Beraksi (termasuk UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual/TPKS), tak memakai Eksis keringanan Nan Tak berdasar,” tuturnya.
Wakil Ketua Biasa (Waketum) sekaligus Ketua Mahkamah Kehormatan kelompok (MKP) Gerindra itu juga menjaga partainya akan memberikan Hukuman pastikan kepada Yosef Lede Kalau terbukti bersalah. Gerindra bahkan menyiapkan Hukuman pemecatan terhadap Yosef sebagai kader.
“Sebagai bentuk komitmen moral dan kenegaraan, kami pastikan bahwa kelompok akan memberikan Hukuman pemecatan sebagai kader. Selain itu, kami akan secara menyusuri mendorong alur pemberhentian Nan bersangkutan dari jabatannya sebagai Bupati Kupang agar alur aturan mendapatkan Melangkah secara Rasional dan bermartabat,” jelasnya.
Habiburokhman menegaskan Seluruh Penduduk bangsa Mempunyai kedudukan Nan Baju di mata aturan. Beliau menjaga Komisi III DPR akan mengawal penanganan kasus tersebut hingga keadilan sebar korban terwujud.
“Kami tegaskan bahwa aturan harus Beraksi Baju ciptakan Seluruh orang (equality before the law). Tak Eksis Penduduk bangsa Nan kebal aturan, dan Tak boleh Eksis pihak Nan mendapatkan keistimewaan atau perlakuan Spesifik dikarenakan kondisi jabatannya. Komisi III akan terus mengawal kasus ini hingga tegaknya keadilan Nan seadil-adilnya sebar korban,” pungkasnya.
sebelum itu, Bupati Kupang Yosef Lede diinformasikan ke polisi atas dugaan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM (21). Dugaan tindak pidana tersebut menyusuri di tidak akurat Esa kompleks Griya dinas di lorong RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT.
“Ditres PPA dan PPO Polda NTT center mengatasi laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang Wanita berinisial RWM (21) berbarengan seseorang berinisial YL (Yosef Lede) sebagai pihak terlapor,” ujar Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra internal keterangannya, seperti dilansir detikBali, Sabtu (14/11).
(dpw/dpw)
