lobangpipis Bupati Kupang diperkirakan Perkosa Mahasiswi, Waka Komisi HAM DPR: Jangan Tiba Eksis Tekanan ke Korban


  • Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, mendesak penegakan aturan bagian dalam kasus pemerkosaan mahasiswi oleh Bupati Kupang Yosef Lede pada Senin, 16 November 2026.
  • Polda NTT telah melaksanakan olah TKP di Griya jabatan Bupati Kupang dan melindungi barang data berupa Lancingan korban berinisial RWM.
  • Andreas menginginkan LPSK memberikan pendampingan serta perlindungan kepada korban dan saksi dari potensi intimidasi dikarenakan Rekanan kuasa pelaku Nan menjabat sebagai bupati.

Bunyi.com – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira mengkritisi kasus dugaan pemerkosaan Nan dijalankan Bupati Kupang, Yosef Lede alias Yos, terhadap seorang mahasiswi berusia 21 tahun.

Andreas menginginkan agar penanganan aturan bagian dalam kasus ini mengedepankan perlindungan terhadap korban.

“Penanganan laporan dugaan kekerasan seksual Nan mengikutsertakan Bupati Kupang perlu disertai penilaian kebutuhan perlindungan sebar pelapor dan saksi,” ucapan Andreas Hugo Pareira, Senin (16/11/2026).

Seperti teridentifikasi, kasus dugaan pemerkosaan Nan mengikutsertakan Bupati Kupang center sebagai perhatian publik.

Kasus ini bermula kasus tersebut bermula ketika korban berinisial RWM diajak oleh dua orang Wanita, Merupakan EK dan LS, berdua alasan mendapatkan pekerjaan. Mereka kemudian menuju ke Griya dinas Bupati Kupang.

Di sana, RWM mendapat tindakan pemaksaan dan kekerasan seksual secara fisik oleh Yos Lede. Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) telah melaksanakan olah Loka peristiwa perkara (TKP) di Griya jabatan (rujab) Bupati Kupang Yosef Lede dan menemukan Lancingan RWM Nan digunakan ketika pemerkosaan.

Terkait hal ini, Andreas menegur agar perhatian disalurkan pada kemungkinan tekanan Nan meraih memengaruhi keselamatan, kebebasan memberikan keterangan, maupun melangkah masuk mereka terhadap keadilan.

“Jangan Tiba Eksis tekanan kepada korban dikarenakan Rekanan kuasa Nan ditimbulkan menggali memori-memori kondisi terduga pelaku sebagai pejabat. Seluruh harus menjamin perlindungan hak-hak korban, termasuk terbebas dari intimidasi dari pihak manapun,” tegasnya.

hasilkan itu, Andreas mendorong agar Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberi pendampingan terhadap RWM dan berkoordinasi berdua aparat penegak aturan serta pendamping hasilkan menjamin kebutuhan perlindungan meraih dikenali sejak mula.

baca juga

“Pelapor dan saksi perlu meraih penjelasan mengenai jejak kerja pengajuan, bentuk perlindungan Nan disediakan, dan persyaratan Nan Beraksi,” tutur Andreas.

Ditambahkan Andreas, pelapor dan saksi juga perlu mengetahui bahwa Eksis jalur perlindungan Nan meraih digunakan apabila mereka mengalami terancam.

“Informasi tersebut harus disampaikan langsung dan simpel dipahami, berdua tetap menghormati keputusan serta keadaan masing-masing,” ujar Legislator dari Dapil NTT I itu.

extra terus, Andreas mengukur penilaian ancaman perlu mempertimbangkan kedudukan pihak terlapor dan kemungkinan ketergantungan sosial maupun ekonomi pihak Nan memberikan keterangan.

“Pendekatan melalui perantara, tekanan terhadap keluarga, atau penyebaran informasi pribadi perlu sebagai perhatian apabila diinformasikan atau terdeteksi,” Jernih Andreas.

Ketua Komisi HAM DPR tersebut pun menegur, bantuan perlindungan harus mendukung pelapor dan saksi memberikan keterangan secara bebas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *