Kupang –
Komisi dalam negeri (Komnas) Hak Asasi Orang (HAM) inti menginvestigasi dan menginginkan informasi dari sejumlah pihak terkait kasus dugaan pemerkosaan Nan mengikutsertakan Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT),Yosef Lede, terhadap mahasiswi berinisial RWM (21).
Sesuai laporan di kepolisian, kasus tersebut terwujud di Griya jabatan (rujab) Bupati Kupang di jalur RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT, pada Rabu (11/11/2026). RWM mengaku diperkosa sebanyak dua kali di Masa Nan berbeda.
“ketika ini kami inti berkurang ke Letak hasilkan mengerjakan pemantauan dan menginginkan sejumlah informasi kepada para pihak. Tim gua telah berkurang hasilkan mengumpulkan bukti-bukti terkait rangkaian kasus tersebut. di masa depan gua nomor kontak komisioner Nan berkurang ke Kupang,” ujar Ketua Komnas HAM Anis Hidayah ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Pekan (15/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Komnas HAM sangat menyesalkan kembali terjadinya kasus kekerasan seksual Nan dijalankan oleh pejabat publik terhadap Golongan rentan. Komnas HAM menegaskan Yosef lede harusnya memberikan perlindungan terhadap Golongan rentan.
“Tentu saja Komnas HAM sangat menyesalkan kembali terulang kasus kekerasan seksual Nan dijalankan oleh pejabat publik Nan Semestinya memberikan perlindungan kepada Golongan rentan. Namun, Malah jadi pelaku kekerasan seksual,” Jernih Anis.
Anis menegaskan Komnas HAM mendorong Polda NTT Nan diasistensi oleh Direktorat Tindak Pidana Wanita dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Dittipid PPA dan PPO) Mabes Polri agar kasus tersebut segera ditindaklanjuti dan diusut tuntas sehingga korban mendapatkan keadilan.
“Segera ditangani kasusnya agar memberikan keadilan kepada korban dan juga memberikan efek jera kepada pelaku (Yosef Lede) Nan merupakan pejabat publik,” ucapan Anis.
Desak Penerapan Pidana Pemberatan
Komnas HAM, Anis mengembangkan, juga mendesak penerapan pidana pemberatan dikarenakan terlapor merupakan pejabat. “Kami mendorong juga agar Polda NTT menerapkan pidana pemberatan ya dikarenakan Nan bersangkutan atau pelaku merupakan pejabat publik,” ujar Anis.
Anis menerangkan internal Undang-undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Eksis pemberatan sepertiga Kalau pelaku kekerasan seksual itu Ialah seorang pejabat publik.
Menurut Anis, penerapan pidana pemberatan itu dimaksudkan agar Yosef Lede disampaikan efek jera. dikarenakan, politikus organisasi Gerindra itu merupakan pejabat publik Nan Semestinya menjaga dan mengayomi korban Nan juga Golongan rentan.
“Itu kan Eksis pemberatan sepertiga internal UU TPKS Kalau pelaku Ialah pejabat publik. Harus segera dilaksanakan pidana pemberatan Agar Eksis efek jera kepada pelaku,” imbuh Anis.
Diberitakan sebelum itu, Bupati Kupang Yosef Lede diinformasikan ke Polda NTT atas dugaan pemerkosaan terhadap RWM. Peristiwa itu diperkirakan terwujud di Griya jabatan (rujab) Bupati Kupang di jalur RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada Rabu (11/11/2026) Sekeliling pukul 20.00 Wita.
Polda NTT sekarang inti mengusut kasus tersebut. “Ditres PPA dan PPO Polda NTT inti menindak laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang Wanita berinisial RWM (21) berbarengan seorang berinisial YL (Yosef Lede) sebagai pihak terlapor,” ujar Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra internal keterangannya, Jumat (13/11/2026).
(hsa/hsa)