Warta dalam negeri
Dugaan Bupati Kupang Perkosa Mahasiswi, Fauqi Hapidekso: Usut Tuntas, Kalau Terbukti legalitas beban!
Nov 17, 2026 |


JAKARTA– Personil Komisi XIII DPR RI dari Fraksi organisasi Kebangkitan Bangsa (PKB), Fauqi Hapidekso, mengecam keras dugaan tindak pidana kekerasan seksual berupa pemerkosaan Nan mengikutsertakan Bupati Kupang terhadap seorang mahasiswi. Ia mendesak aparat penegak legalitas mengusut kasus tersebut secara tuntas, transparan, dan tak memakai pandang bulu. Fauqi menegaskan, apabila dugaan tersebut terbukti melalui alur legalitas, pelaku harus dijatuhi hukuman beban sesuai ketentuan perundang-undangan. Menurutnya, jabatan dan kontrol Tak boleh sebagai tameng ciptakan menjauhkan pertanggungjawaban legalitas atas tindak pidana kekerasan seksual.
“Kami mengecam keras dugaan pemerkosaan Nan mengikutsertakan Bupati Kupang terhadap seorang mahasiswi. Kasus ini harus diusut Tiba tuntas. Kalau terbukti mengerjakan kekerasan seksual, pelaku harus dihukum beban. Tak boleh Eksis kompromi dan perlakuan istimewa hanya dikarenakan Nan bersangkutan Mempunyai jabatan sebagai kepala area,” konfirmasi Fauqi di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ia menyayangkan dugaan tindak kekerasan seksual tersebut Malah mengikutsertakan seorang pejabat publik Nan semestinya sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Seorang kepala area, ucapan Fauqi, Mempunyai tanggung respon moral dan legalitas ciptakan menjamin keamanan warganya, bukan Malah menyalahgunakan kedudukan dan kewenangannya.
“Seorang bupati Semestinya sebagai pengayom masyarakat. Jabatan itu merupakan amanah ciptakan melindungi dan melayani warga. Sangat memprihatinkan apabila kontrol dan kedudukan Malah digunakan ciptakan menempatkan Penduduk bagian dalam situasi rentan terhadap kekerasan seksual,” ujarnya.
Fauqi juga mengkritisi potensi Rekanan kuasa Nan timpang bagian dalam kasus tersebut. Menurutnya, perbedaan kedudukan sosial, jabatan, dan pengaruh antara pejabat publik berbarengan masyarakat meraih menciptakan kerentanan Nan Membikin korban Susah menolak, melawan, ataupun memberitakan tindakan kekerasan seksual.
dikarenakan itu, ia menginginkan aparat penegak legalitas Tak hanya mendalami peristiwa Nan diinformasikan korban, tetapi juga menelusuri apakah Eksis kemungkinan adanya korban lain Nan merasakan tindakan serupa. “Kami menginginkan kepolisian mendalami apakah Eksis korban lain. Jangan berhenti pada Esa laporan saja. Telusuri seluruh kemungkinan, termasuk apakah Eksis Wanita lain Nan pernah merasakan kekerasan seksual, pelecehan, ancaman, atau intimidasi Nan mengikutsertakan pihak terlapor,” katanya.
ciptakan memasuki ruang distribusi kemungkinan korban lain agar nekat bersuara, Fauqi mendorong kuasa area Seiring aparat penegak legalitas dan lembaga perlindungan Wanita memberikan posko pengaduan Spesifik. Posko tersebut harus praktis diakses, menjamin kerahasiaan identitas pelapor, serta memberikan layanan pendampingan legalitas dan psikologis.
“Perlu dibuka posko pengaduan distribusi masyarakat, khususnya Wanita Nan mungkin pernah merasakan atau mengetahui dugaan kekerasan seksual. meraih jadi Eksis korban lain Nan selama ini memutuskan damai dikarenakan menilai ngeri, malu, atau mengalami Tak Mempunyai pengaruh menjalani orang Nan mempunyai jabatan dan pengaruh,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pembukaan posko pengaduan bukan ciptakan membangun penghakiman di ruang publik, melainkan menjamin setiap dugaan kekerasan seksual meraih ditindaklanjuti melalui mekanisme legalitas. Perlindungan terhadap pelapor dan saksi juga harus sebagai prioritas agar Tak Eksis intimidasi maupun tekanan dari pihak mana pun.
kelebihan berikut, Fauqi menginginkan agar korban mendapatkan perlindungan menyeluruh, mulai dari pendampingan legalitas, pemulihan psikologis, hingga jaminan keamanan distribusi korban dan keluarganya. “Jangan Tiba korban Malah merasakan kekerasan berulang dikarenakan intimidasi, tekanan sosial, atau upaya membungkam. republik harus hadir menjamin korban mendapatkan keadilan dan meraih menjalani alur pemulihan tak memakai Selera menilai ngeri,” konfirmasi legislator Usul Jawa inti tersebut.
Fauqi menyambung, penanganan kasus ini harus sebagai pengingat bahwa Tak seorang pun kebal legalitas, termasuk pejabat Nan sedang menggenggam kontrol. Penegakan legalitas Nan transparan dan perlindungan terhadap korban sebagai Krusial ciptakan menjamin keadilan serta mencegah terulangnya tindak kekerasan seksual.
Penulis : Rach Alida
Editor : Suwarno