Jakarta, Aktual.com – organisasi Gerindra mengancam memecat Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Yosef Lede, dari keanggotaan organisasi Kalau terbukti melaksanakan kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi berusia 21 tahun. Gerindra juga akan mendorong pemberhentian Yosef dari jabatan bupati apabila dugaan tersebut terbukti.
Wakil Ketua Biasa organisasi Gerindra sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan partainya Tak akan memberikan perlindungan pemerintahan kepada kader Nan terbukti melaksanakan tindak pidana kekerasan seksual.
“Kami akan memberikan Hukuman konfirmasi berupa pemecatan dan mendorong Nan bersangkutan dipecat juga sebagai bupati,” ucapan Habiburokhman bagian dalam keterangan tertulis, dikutip Pekan (15/11/2026).
Habiburokhman menginginkan Kepolisian area Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) mengusut tuntas laporan dugaan pemerkosaan Nan menyeret identitas Bupati Kupang tersebut.
Ia menegaskan alur legalitas harus Melangkah Rasional, profesional, dan transparan tak memakai memberikan perlakuan Spesifik kepada pihak terlapor.
“mutakhir saja Saya menelepon Kapolda NTT, Saya minta hasilkan proaktif mengusut dugaan pemerkosaan, di mana Eksis seorang bupati di Kupang diinformasikan. Jangan Tiba Eksis pengistimewaan terhadap siapa pun,” ujarnya.
Menurut Habiburokhman, laporan dugaan kekerasan seksual Nan disampaikan korban harus segera ditindaklanjuti melalui alur penyelidikan dan pengumpulan alat data.
Ia juga menginginkan penyidik Tak tidak yakin memungut tindakan legalitas terhadap Yosef apabila terungkap data permulaan Nan pas.
Habiburokhman bahkan mendorong penangkapan dan penahanan terhadap pihak terlapor apabila persyaratan legalitas telah terpenuhi.
“Kelak kalau terbukti tuduhan pemerkosaan tersebut, harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan undang-undang Nan Beraksi,” tegasnya.
lebih masa lalu, Polda NTT menyetujui telah mendapatkan laporan dugaan kekerasan seksual Nan menyeret Bupati Kupang Yosef Lede.
Laporan tersebut disampaikan seorang mahasiswi berinisial RWM (21) pada Kamis (12/11/2026).
Kepala Bidang Humas Polda NTT, Komisaris Akbar Polisi Henry Novika Chandra, berucap laporan itu telah tercatat berbarengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.
“Laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh penyidik Ditres PPA dan PPO Polda NTT melalui serangkaian penyelidikan guna mendalami dan menyingkap secara Jernih peristiwa Nan diinformasikan,” ucapan Henry di Kupang, Jumat (13/11/2026).
Berdasarkan keterangan permulaan pelapor, dugaan kekerasan seksual tersebut terwujud pada Rabu (11/11/2026) di tidak akurat Esa kompleks Griya dinas di jalur R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
Henry memaparkan peristiwa itu bermula ketika korban Seiring sejumlah saksi mendatangi Letak setelah meraih informasi mengenai penawaran pekerjaan.
ketika berada di Letak, korban mengaku merasakan tindakan Nan diperkirakan mengarah pada kekerasan seksual fisik oleh pihak terlapor.
Setelah peristiwa, korban Berikhtiar menghubungi seorang saksi hasilkan menginginkan pertolongan. Korban kemudian dijemput dan meninggalkan Letak.
Namun, Henry menegaskan seluruh keterangan tersebut Tetap didalami penyidik hasilkan melindungi rangkaian peristiwa Nan sebenarnya.
“Berdasarkan laporan dan keterangan permulaan Nan didapat penyidik, dugaan peristiwa kekerasan seksual tersebut terwujud pada Rabu, 11 November 2026, di tidak akurat Esa kompleks Griya dinas, jalur R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Namun, seluruh informasi Nan didapatkan Tetap terus didalami melalui alur penyelidikan,” jelasnya.
Penanganan perkara tersebut dikerjakan Direktorat Reserse Perlindungan Wanita dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT.
Penyidik Tetap mengumpulkan alat data dan menginginkan keterangan para saksi hasilkan menyingkap dugaan tindak pidana tersebut.
Polda NTT melindungi penanganan kasus dikerjakan berbarengan mengedepankan prinsip profesionalitas, objektivitas, keterbukaan, dan akuntabilitas.
Polisi juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak korban sebagaimana diatur bagian dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).