“pejabat PPPA Arifah Fauzi: Kekerasan seksual merupakan kejahatan kemanusiaan Nan Tak mendapatkan ditoleransi internal bentuk apa pun”
Mata aturan, Jakarta – organisasi Gerindra mengancam memecat Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Yosef Lede, dari keanggotaan organisasi Kalau terbukti mengerjakan kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi berusia 21 tahun.
Gerindra juga akan mendorong pemberhentian Yosef dari jabatan bupati apabila dugaan tersebut terbukti.

Wakil Ketua Biasa organisasi Gerindra sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan partainya Tak akan memberikan perlindungan pemerintahan kepada kader Nan terbukti mengerjakan tindak pidana kekerasan seksual.

“Kami akan memberikan Hukuman pastikan berupa pemecatan dan mendorong Nan bersangkutan dipecat juga sebagai bupati,” ucapan Habiburokhman internal keterangan tertulis, dikutip pada, Pekan 15 November 2026.

internal kesempatan tersebut, Petinggi organisasi Gerindra itu menginginkan Kepolisian wilayah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) mengusut tuntas laporan dugaan pemerkosaan Nan menyeret sebutan Bupati Kupang tersebut.

Ia menegaskan alur aturan harus Melangkah Rasional, profesional, dan transparan tak memakai memberikan perlakuan Spesifik kepada pihak terlapor.
“anyar saja gua menelepon Kapolda NTT, gua minta hasilkan proaktif mengusut dugaan pemerkosaan, di mana Eksis seorang bupati di Kupang diberitakan. Jangan Tiba Eksis pengistimewaan terhadap siapa pun,” ujarnya.
Menurut Habiburokhman, laporan dugaan kekerasan seksual Nan disampaikan korban harus segera ditindaklanjuti melalui alur penyelidikan dan pengumpulan alat bukti.
Ia juga menginginkan penyidik Tak bimbang meraih tindakan aturan terhadap Yosef apabila terdeteksi bukti permulaan Nan pas.
Habiburokhman bahkan mendorong penangkapan dan penahanan terhadap pihak terlapor apabila persyaratan aturan telah terpenuhi.
“Kelak kalau terbukti tuduhan pemerkosaan tersebut, harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan undang-undang Nan Beraksi,” tegasnya.
hasilkan terungkap bahwa lebih masa lalu, Polda NTT mengakui telah mendapatkan laporan dugaan kekerasan seksual Nan menyeret Bupati Kupang Yosef Lede.
Laporan tersebut disampaikan seorang mahasiswi berinisial RWM (21) pada, Kamis 12 November 2026 Nan Lampau.
Kepala Bidang Humas Polda NTT, Komisaris Akbar Polisi Henry Novika Chandra, berucap laporan itu telah tercatat berbarengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.
“Laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh penyidik Ditres PPA dan PPO Polda NTT melalui serangkaian penyelidikan guna mendalami dan menyingkap secara Jernih peristiwa Nan diberitakan,” ucapan Henry di Kupang pada, Jumat 13 November 2026.
Berdasarkan keterangan permulaan pelapor, dugaan kekerasan seksual tersebut menyusuri pada, Rabu 11 November 2026 di keliru Esa kompleks Griya dinas di lorong R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
Henry memaparkan peristiwa itu bermula ketika korban Seiring sejumlah saksi mendatangi Letak setelah mendapatkan informasi mengenai penawaran pekerjaan.
ketika berada di Letak, korban mengaku merasakan tindakan Nan diperkirakan mengarah pada kekerasan seksual fisik oleh pihak terlapor.
Setelah peristiwa, korban Berikhtiar menghubungi seorang saksi hasilkan menginginkan pertolongan. Korban kemudian dijemput dan meninggalkan Letak.
Namun, Henry menegaskan seluruh keterangan tersebut Tetap didalami penyidik hasilkan menjamin rangkaian peristiwa Nan sebenarnya.
“Berdasarkan laporan dan keterangan permulaan Nan didapat penyidik, dugaan peristiwa kekerasan seksual tersebut menyusuri pada Rabu, 11 November 2026, di keliru Esa kompleks Griya dinas, lorong R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Namun, seluruh informasi Nan didapatkan Tetap berikut didalami melalui alur penyelidikan,” jelasnya.
Penanganan perkara tersebut dijalankan Direktorat Reserse Perlindungan Wanita dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT.
Penyidik Tetap mengumpulkan alat bukti dan menginginkan keterangan para saksi hasilkan menyingkap dugaan tindak pidana tersebut.
Polda NTT menjamin penanganan kasus dijalankan berbarengan mengedepankan prinsip profesionalitas, objektivitas, keterbukaan, dan akuntabilitas.
Polisi juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak korban sebagaimana diatur internal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
pejabat Arifah kecam kekerasan seksual libatkan pejabat wilayah di NTT
Fana pejabat Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengecam dugaan tindak pidana kekerasan seksual Nan menyertakan seorang kepala wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Kekerasan seksual merupakan kejahatan kemanusiaan Nan Tak mendapatkan ditoleransi internal bentuk apa pun. Terlebih internal kasus ini, terdapat penyalahgunaan wewenang dan Rekanan kuasa Nan Tak setara, sehingga menempatkan korban internal letak sangat rentan,” ucapan pejabat PPPA Arifah Fauzi di Jakarta, Pekan.
Ia menegaskan bangsa hadir dan Tak akan memberi ruang sebar pelaku kekerasan seksual, terlebih Kalau menyertakan pejabat publik Nan Semestinya berperan teladan internal menjaga masyarakat.
KemenPPPA pun akan mengawal alur aturan kasus ini. “alur penegakan aturan harus Melangkah secara Rasional, transparan, dan berkeadilan sebar korban,” ucapan pejabat Arifah.
KemenPPPA berikut berkoordinasi dan memperhatikan perkembangan penanganan kasus itu Seiring UPTD PPA Provinsi NTT serta pihak-pihak terkait hasilkan menjamin korban mendapatkan layanan pendampingan, perlindungan, dan pemenuhan hak sesuai berbarengan kondisi dan kebutuhannya.
lebih masa lalu, seorang kepala wilayah di Kupang berinisial YL diberitakan ke Polda NTT atas dugaan kekerasan seksual terhadap Wanita berusia 21 tahun.
Kasus itu berawal ketika korban dijanjikan pekerjaan oleh rekan korban dan diajak ke Griya dinas terlapor.
Kekerasan seksual diperkirakan menyusuri dua kali pada 11 November hingga Kamis 12 November 2026 di Griya dinas tersebut.
ketika ini, Polda NTT Tetap menelusuri kasus ini.