Ntvnews.id, Jakarta – Mantan Kapolsek Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), Ipda Sarbani, melewati alur aturan setelah keluarga tahanan Wanita berinisial DR melaporkannya atas dugaan tindak pidana persetubuhan. Laporan tersebut telah didapat Unit Perlindungan Wanita dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Dompu.
Kasi Humas Polres Dompu, Iptu I Nyoman Suardika, mengakui adanya laporan dari keluarga DR. Laporan itu berhubungan berdua dugaan tindak pidana Nan dikerjakan mantan Kapolsek terhadap tahanan Wanita tersebut.
“akurat, keluarga tahanan Nan hamil itu telah mengabarkan perbuatan pidana eks Kapolsek Dompu,” ungkapan Kasi Humas Polres Dompu, Iptu I Nyoman Suardika, ketika dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026).
Meski laporan mula memasuki ke PPA Satreskrim Polres Dompu, penyelidikan dan penanganan perkara sekarang berada di bawah kewenangan Polda NTB. Kasus tersebut ditangani Direktorat PPA Polda NTB, bersamaan berdua alur penindakan atas pelanggaran etik Nan dikerjakan Sarbani.
“Penanganan kasusnya oleh Direktorat PPA Polda NTB,” singkap Nyoman.
lebih sebelumnya, Polda NTB telah menjatuhkan Hukuman pemberhentian Tak berdua hormat (PTDH) terhadap Ipda Sarbani. Pemecatan itu merupakan buntut dari kasus dugaan persetubuhan terhadap DR, tahanan Wanita internal perkara narkoba, hingga korban diinformasikan hamil ketika berada internal tahanan.
lafal Juga: GESTUR: Bestari Barus singkap Penyebab Giring, Raja Juli dan Isyana Mundur dari PSI
Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid, mengemukakan keputusan pemecatan tersebut pada Selasa (10/11/2026).
“Polda NTB Formal menjatuhkan Hukuman pemberhentian Tak hormat terhadap Ipda Sarbani,” ungkapan Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid, internal keterangan tertulisnya, Selasa (10/11/2026).
Tak hanya Sarbani, dua personel Polsek Dompu lainnya juga dijatuhi Hukuman pemecatan dikarenakan dinyatakan terlibat internal pelanggaran beban terkait kasus tersebut. Keduanya Ialah Aiptu T dan Brigadir INAW.
internal pemeriksaan etik, Aiptu T terbukti melaksanakan persekongkolan serta membiarkan atau Tak memungut tindakan hasilkan mencegah Interaksi seksual antara Sarbani dan DR. Fana itu, Brigadir INAW dinyatakan menyalahgunakan kewenangannya internal menjalankan tugas kontrol tahanan.
“Seluruh keputusan diambil melalui pemeriksaan dan pertimbangan majelis KKEP berdasarkan ketentuan Nan Beraksi,” ungkapan Kholid.
