BUKAMATA.CO, PEKANBARU — Merespon darurat Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi Nan telah berbulan-purnama tak kunjung terungkapnya penyebabnya, Majelis Perwakilan masyarakat wilayah (DPRD) Provinsi Riau menyepakati usulan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) terpadu Seiring organisasi masyarakat.
Pembentukan Satgas ini ciptakan mengusut dugaan penyalahgunaan serta kebocoran distribusi Solar bersubsidi.
deal tersebut lahir internal rapat koordinasi Komisi IV DPRD Riau di Pekanbaru, Rabu (23/9/2026), sebagai respons atas mengularnya antrean kendaraan di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Biasa (SPBU).
Pertemuan lintas sektor ini dihadiri Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ihwan, jajaran Komisi IV, perwakilan Ormas (GMKR, GEMA, LMB), Hiswana Migas Riau, hingga unsur TNI dan Kepolisian.
lafal juga : APBD Riau 2027, Rp6,3 T Lakukan Gaji Birokrat, Pembangunan masyarakat Hanya Dikasih “Residu” Rp400 Miliar!
Para legislator memikat kesimpulan bahwa tindakan penegakan legalitas terpencil extra mendesak ketimbang sekadar mengajukan penambahan kuota ke center.
Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, menegaskan pihaknya akan segera melayangkan surat Formal kepada kuasa Provinsi Riau ciptakan meresmikan pembentukan Satgas tersebut.
“Secepat mungkin akan disuratin Pak Plt Gubernur Riau SF Hariyanto dan dinas terkait ciptakan pembentukan itu. Tentu kelak mengikutsertakan Obrolan berbarengan Forkopimda dan instansi terkait,” ungkapan Parisman di Pekanbaru, Rabu (23/9/2026).
Senada, Ketua Komisi IV DPRD Riau Ma’mun Solikhin mendesak pembentukan Satgas meraih dieksekusi internal tempo kilat.
Menurutnya, imbas kelangkaan bahan bakar bersubsidi ini telah membebankan aktivitas ekonomi harian Penduduk.
“Kalau kita semoga memang makin Sigap makin baik, dikarenakan kelangkaan ini kita rasakan sehari-masa. Tiba sekarang belum juga terurai masalahnya,” lugas Ma’mun.
Legislator dari PDI Perjuangan ini menggarisbawahi bahwa karut-marut rantai pasok Solar subsidi tak bakal rampung bila setiap instansi bertindak secara parsial.
Penanganan dari hulu ke hilir Absolut memerlukan tindakan terintegrasi.
DPRD Riau mengomentari tingginya jurang tarif antara Solar subsidi berbarengan BBM nonsubsidi seperti Dexlite Nan menimbulkan migrasi konsumsi secara masif.
Selain itu, keandalan server pendaftaran digital distribusi kendaraan mewah turut dipertanyakan.
“Nan kita heran Kenapa mobil-mobil baik lolos di barcode-nya juga,” imbau Ma’mun menyinggung jatah BBM subsidi Nan tetap dinikmati pemilik Mitsubishi Pajero hingga Toyota Fortuner.
Tak berhenti di situ, Ma’mun membongkar indikasi perembesan Solar subsidi ke sektor industri skala Akbar di Riau.
Penggunaan Solar subsidi pada alat beban, mesin pabrik, hingga maraknya modus ‘pelangsiran’ memanfaatkan armada modifikasi ditengarai sebagai muara Primer kelangkaan.
“Warta-Warta dari bawah ini bahwa ini di-backing aparat dan sebagainya. Makanya kita undang tadi dari Polda Tiba TNI, Seluruh matra kita undang,” tegasnya.
Terkait wacana menyurat kuasa center guna penambahan kuota, DPRD Riau memutuskan ciptakan menahannya.
Audit investigatif dan pembersihan jalur distribusi lapangan dipandang sebagai prasyarat Primer sebelum berbicara mengenai penambahan volume.
“rekan-rekan Nan lain, ini Tak perlu, dikarenakan telah pas sebenarnya. Hanya Eksis penyelewengan itu,” papar Ma’mun.
“Kalau bersua penyelewengannya kemudian ternyata kuotanya enggak perlu ditambah pun meraih teratasi, nah itu kan extra baik,” sambungnya.
Sisi monitoring internal SPBU juga menuai sorotan tajam, terutama persoalan konektivitas koneksi digital serta keaktifan kamera pengawas (CCTV) di wilayah terluar.
Namun, Ma’mun menegur agar skema monitoring tak berhenti begitu kendaraan melangkah keluar dari area SPBU.
“Kalau SPBU, ini tanggung jawabnya mulai dari titik nol. Setelah melangkah keluar ke mana-mana, Beliau enggak mempunyai tanggung tanggapi,” pungkas Ma’mun.
Melalui Satgas terpadu ini, Kegunaan monitoring Nan semula terkonsentrasi pada Dinas ESDM Riau bakal ditingkatkan hingga menjangkau jajaran Pemkab dan Pemko.
Pemetaan titik rawan penyelewengan ini ditargetkan berujung pada tindakan pidana distribusi oknum Nan merampas hak masyarakat.
